Foto : Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (Lembaga CBA)
JAKARTA – Permintaan lift baru gedung Nusantara 1, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan nilai anggaran yang sangat fantastis di tengah pandemi Covid-19, menjadi sorotan publik.
Sorotan itu salah satunya muncul dari Center for Budget Analysis (Lembaga CBA), yang sangat menyayangkan sikap DPR RI yang kelewat egois, dan dinilai tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati terhadap kesulitan masyarakat. Disaat masyarakat sengsara karena pandemi Covid-19, pejabat Senayan (DPR RI) malah pesta pora lewat permintaan pelat nomor khusus bagi seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sampai minta lift baru di gedung Nusantara 1, tahun anggaran 2021 yang menghabiskan uang Negara seniali Rp. 55,8 Miliar.
“Puan Maharani sebagai pimpinan dan Muhaimin Iskandar sebagai wakil koordinator kesejahteraan rakyat sama sekali tidak memberikan kontribusi saat pandemi bahkan untuk sekedar berempati saja mereka seperti ogah.” Kata Jajang Nurjaman, Koordinator Lembaga CBA. Minggu (23/05/2021).
Diungkapkan Jajang, Proyek lift baru gedung Nusantara 1 tahun anggaran 2021 contohnya, diajukan dan dijalankan saat kondisi pandemi. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang dihabiskan mulai dari biaya konsultasi serta konstruksi sampai sebesar Rp. 55.816.525.000.
“proyek lift baru adalah pemborosan nyata di tengah pandemi. Jika uang ini digunakan untuk paket sembako, setidaknya bisa mengurangi beban orang miskin dengan 186 ribu paket sembako. Daripada digunakan untuk lift baru yang hanya dinikmati 575 pejabat Senayan.” Ungkap nya.
Lembaga CBA juga menilai proyek lift baru ini sangat janggal, terkesan dipaksakan. Hal ini bisa dilihat dari penetapan pagu dan harga perkiraan sendiri yang asal ketik (angkanya sama) Rp 55,4 miliar. Akibatnya saat lelang nilai proyek jadi mahal dan boros.
Selanjutnya nilai proyek yang disepakati Sekjen DPR RI dan pemenang tender PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) sebesar Rp54,3 Miliar juga mencurigakan, jika dibandingkan tawaran terendah ada selisih sebesar Rp 8,7 Miliar.
Atas hal itu, Lembaga CBA meminta kepada presiden Joko Widodo agar turun tangan menegur Puan Maharani, Muhaimin Iskandar dan CS, agar tidak bikin ulah. Kebijakan pelat nomor khusus daripada buat DPR lebih baik diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Begitupun proyek lift Barus sebaiknya dibatalkan, lebih baik buat paket sembako bagi rakyat miskin yang jumlahnya terus meningkat sekarang diangka 27,55 juta orang.
* Jajang Nurjaman (Koordinator CBA)
Putra Sihombing