PALEMBANG – Dugaan korupsi di tubuh BUMD Kota Palembang “SP2J” infonya sudah di ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut sumber yang sangat layak di percaya. Sementara saat ini BPKP sedang melakukan audit kinerja SP2J.
Koordinator K MAKI angkat bicara terkait viralnya dugaan korupsi di SP2J, “Wajar KPK ungkit dugaan korupsi di SP2J karena carut marut keuangan SP2J dengan dugaan adanya 3 (unit) usaha yang tidak terpisah keuangannya dan menyatu dalam rekening holding SP2J”, papar Bony Balitong.
“Berapa bus Transmusi yang operasional dan berapa bus yang menerima subsidi”, jelas Bony Balitong. “Hal ini bisa dilihat dari cash flow atau setoran bus, berapa Ban dan olie yg terpakai serta sparepart yang di beli akan tergambar”, lanjut Bony Balitong.
“Sementara untuk PLTG yang diduga saat ini hanya operasional 4 MW dari kapasitas 15 MW patut diduga karena pembelian sparepart KW 2 bukan barang bersertifikat pabrikan (COM) atau barang dari ke agenan (COO) sehingga tidak ada jaminan umur pemakaian”, kata Bony Balitong.
“Selanjutnya untuk Jargas yang sangat menguntungkan SP2J terkesan menjadi unit usaha subsidi untuk unit yang merugi”, papar Bony Balitong.
“PLTG di design menghasilkan casflow dari jual listrik dan bisa membayar hutang investasi dalam 7 (tujuh) tahun sekarang terkesan malah menjadi beban usaha”, jelas Bony Balitong.
“Manajemen keuangan yang diduga menyatu di dalam rekening Holding SP2J menyebabkan ketidak jelasan cas flow unit usaha dan juga pengadaan barang swakelola menjadi potensi kerugian negara”, lanjut Bony Balitong.
“Intinya KPK harus ungkap kinerja keuangan SP2J dengan audit investigative dari BPKP dan kami berharap tidak ada dusta dan kami akan mengawasi proses audit BPKP”, pungkas Bony Balitong (*)
(K-MAKI SUMSEL)