MURATARA – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) “Bungkam” terkait miliaran uang APBD di Kas Daerah raib atau kosong.
Di awal tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara tengah krisis keuangan yang diakibatkan tidak ada lagi uang yang disimpan didalam KASDA.
Syarif Hidayat, Bupati Muratara itu tak memberikan jawaban sedikit pun meski telah berulang kali dihubungi baik melalui sambungan seluler dengan nomor 0811-78-0xxx, dari nada tersambung akan tetapi tidak diangkat malah terkesan di reject. begitu pun melalui pesan singkat (SMS) tak kunjung di balas hingga berita ini ditayangkan. Minggu (10/01).
Disisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muratara, Izhar Rusdi beralasan takut salah jawab sehingga dirinya memilih tidak banyak bicara.
“Itu, sesuai asumsi akibat adanya pengurangan dana transfer dari pusat”. Kata dia, untuk jelasnya tanyakan langsung ke Pak Duman Fachsyal, saran Kabid Anggaran BPKAD Muratara itu.
Sementara itu Efriansyah selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah memanggil pihak bertanggung jawab atas Kas daerah Muratara kosong, yaitu Kepala BKD Muratara, Duman Fachsyal bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, Alwi Roham.
“Kasda kosong, itu Masih menunggu sisa dana transfer dari pusat tertunda akui Eksekutif kepada DPRD Muratara,” Terang nya.
Persoalan KASDA Muratara kosong disebabkan sisa dana transfer pusat belum dikirim, membuat salah satu Oknum Pejabat Muratara, dihadapan Media LinggauUpdate.com, angkat bicara. Setahu dia pendapatan dana transfer dari pusat sudah final dan tidak ada sisa lagi, sejak Januari sampai Desember tahun 2020 total dana transfer masuk KASDA berjumlah senilai Rp 783.851.849.935,- terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 100,8 milyar dan Realisasi 100 persen, serta DAK reguler dari nilai Rp 48,6 milyar juga realisasi 100 persen, dan DAK lainya diterima 100 persen.
“Jujur, dana transfer final. Akuinya, sudah Game Over tidak ada sisa”. Sambung dia, perlu dicurigai kemana siapa Oknum yang memakai dana itu, dipastikan, ada Oknum memakai dana itu,” bebernya.
Raibnya sejumlah milyaran APBD dalam KASDA Muratara itu baru terjadi, setelah usai pesta demokrasi Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah di Muratara, sehingga menimbulkan gejolak aksi unjuk rasa “Demonstrasi” dari pihak masyarakat, mempertanyakan gaji mereka belum dibayar di antaranya, Gaji BPD sudah 3 (Tiga) bulan belum dibayar, dan Uang untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan IV tahun 2020 juga belum dibayar.
Sementara proyek fisik pekerjaan sudah tuntas dikerjakan oleh sejumlah kontraktor sedangkan tahun sudah berakhir, tetapi sejumlah kontraktor merasa “Galau”. Pasalnya, sejumlah sisa tagihan proyek tahun anggaran 2020 bersumber dari DAK belum jelas pembayaranya kemungkinan SPH.
“Bisa saja, anggaran DAK itu Diduga terpakai buat modal Pilkada,” ucap kontraktor.
Putra Sihombing