MURATARA – Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) enggan memberikan tanggapan alias bungkam terkait tender belanja genset dan ATS beserta instalasi.
Zazili yang diketahui menjabat selaku kepala ULP Kabupaten Muratara tersebut hanya memberikan alasan dirinya akan bertanya kepada Pokmil.
“Agek aku tanyo dengan pokmil yang membidangi nyo dindo,” Jawab Zazili kepada wartawan Liputanmusi.com
Akan tetapi hingga berita ini ditayangkan, Zazili tidak memberikan keterangan apapun.
Diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun, ULP Kabupaten MURATARA telah melaksanakan tender belanja genset dan ATS beserta instalasi, yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten MURATARA senilai 1 Miliar pada tahun 2021, dengan kategori pengadaan barang.
Menanggapi tender yang dilakukan oleh ULP MURATARA itu, Febri HR selaku penggiat anti korupsi di wilayah bumi silampari (Musi rawas, Lubuklinggau dan Muratara) menyayangkan, seperti nya pihak ULP dan PPK seolah – olah tidak paham aturan.
Seperti mana yang telah diatur didalam UU nomor 2 Tahun 2018, genset atau dengan bahasa lain dalam istilah jasa konstruksi merupakan sumber energi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa jasa konstruksi terbagi kepada 2 bagian, yang pertama Jasa konstruksi Seperti bangunan, jembatan dan yang kedua jasa konstruksi spesialis yang termasuk sumber energi dan instalasi listrik.
Dan diketahui pula didalam dokumen tender terdapat syarat yang patut dipertanyakan, yang mana didalam dokumen menyebutkan dukungan barang beradius 100 KM dari Kabupaten Muratara.
“ini sangat tidak lazim dan bertentangan dengan tata aturan yang ada, terindikasi telah mengarahkan ke salah satu tempat barang yang dimaksud didalam tender tersebut,” Lanjut Febri.
Atas temuan ini, Febri HR berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan terhadap tender tersebut.
“saya berharap kepada APH untuk dapat menyelidiki permasalahan ini, jika perlu saya akan membuat laporan,” Tegas nya.
Putra Sihombing